DPMPTSP Kabupaten Sorong Adopsi Perizinan Kota Jayapura

JAYAPURA (PT) – Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM menyambut baik kedatangan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong bersama rombongan untuk studi banding di Kota Jayapura.

Wali Kota Benhur Tomi Mano berharap ke depannya Kabupaten Sorong bukan saja melakukan studi tiru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura, melainkan dapat mengadopsi sistem yang diterapkan Dispendukcapil kota Jayapura.

Sebab, kata Wali Kota yang akrab disapa BTM itu, sistem Dispendukcapil yakni mencakup ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri), KTP-el, e-Waniambey (penduduk temporer), pengurusan akta lahir dan administrasi kependudukan lainnya.

Wali Kota BTM juga menawarkan tim WTP atas capaian Pemeritah Kota Jayapura meraih 5 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Sorong atas Laporan Hasil Keuangan dari BPK Perwakilan Papua.

“Kabupaten Sorong harus menjadikan berkat bagi kabupaten lain dan mengalami peningkatan seperti daerah di luar Pulau Papua,“ katanya.

Selain itu, inovasi yang dipresentasikan perlu adanya pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang pertama diterapkan di Kota Jayapura. Urutan pertama pada buku data OAP adalah Serui dan Biak serta Port Numbay.

BTM mencontohkan program pendataan warga asli Port Numbay berdasarkan marga dari berbagai usia, sehingga ia berharap Kabupaten Sorong semakin maju lebih khusus dalam pendataan kependudukannya.

“Studi tiru yakni datang, amati, tiru dan modifikasi. Saya yakin Sorong memiliki jaringan internet dan daya listrik yang memadai dalam mengembangkan pelayanan perizinan dan inovasi lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPMPTSP Kabupaten Sorong, Dr. Salmon Samori mengakui bahwa BPMPTS Kabupaten Sorong baru terbentuk sejak 2016 lalu, sehingga pihaknya datang ke Kota Jayapura untuk melakukan studi tiru selama 5 hari terkait investasi dan proses perizinan satu pintu.

“Oleh sebab itu, salah satunya Kota Jayapura ini sudah menjadi rekomendasi dari Komisi pemberantasan korupsi (KPK ) untuk kami kabupaten di Papua dan Papua Barat belajar di Kota Jayapura,” imbuhnya. (ket/rm)